TujuanUmum Kegiatan Kaji Banding tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja puskesmas yang ada di daerah asal dengan melihat puskesmas lain yaitu puskesmas Tahah Sareal Kota Bogor sebagai pembanding. Tujuan Khusus - Menggali dan membandingkan proses pelayanan klinis, pelaksanaan kegiatan UKP, inovasi, pencapaian kinerja serta sistem manajemen puskesmas. - Melakukan kaji banding proses dan kegiatan pelayanan UKP di puskesmas. - Mengadopsi serta mengadaptasi nilai-nilai keunggulan yang SektorKesehatan juga menjadi salah satu sektor yang perlu dilakukan kaji banding untuk mengetahui mutu, kinerja pelayanan dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan suatu kegiatan kaji banding. Kaji banding sektor kesehatan pelayanan tingkat pertama dapat dilakukan antar puskesmas di dalam kabupaten, antar puskesmas di luar kabupaten dalam propinsi dan juga antar puskesmas lintas propinsi. Kaji banding menjadi bagian yang penting dalam upaya Suratdan Rencana kaji banding 12. Instrumen kaji banding. 13. Laporan pelaksanaan kaji banding, 14. Hasil evaluasi kegiatan kaji banding Metode Survei Pelayanan Klinis pada Akreditasi Puskesmas Berbagai dokumen yang dipersiapkan di Puskesmas pada survey pelayanan klinis diantaranya adalah : 1. dalamrangka mencapai visi dan misi puskesmas harus melakukan peningkatan mutu dan kinerja untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, kegiatan kaji banding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di puskesmas lain dan akan memeri manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan upaya / kegiatan TEMPOCO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah penyebutan RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta. Perubahan nama ini disertai dengan perubahan logo 31 RSUD yang ada di Jakarta. Landasan hukum kebijakan Rumah Sehat Untuk Jakarta ini adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 562 Tahun 2022 Tentang Penjenamaan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. hasilkaji banding puskesmas by alhamwahyudin. hasil kaji banding puskesmas. Buka menu navigasi. Tutup saran Cari Cari. id Change Language Ubah Bahasa. close menu Bahasa. English; español; português; Deutsch; français; TEMPOCO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan penyebutan nama RSUD di Jakarta menjadi Rumah sehat Untuk Jakarta tidak berdampak secara legal.. Menurut Budi Gunadi langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengganti nama RSUD menjadi Rumah Sehat merupakan langkah branding untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. TujuanKhusus - Menggali dan membandingkan proses pelayanan klinis, pelaksanaan kegiatan UKM, inovasi, pencapaian kinerja serta sistem manajemen puskesmas. - Melakukan kaji banding proses dan kegiatan pelayanan UKM di puskesmas. - Mengadopsi serta mengadaptasi nilai-nilai keunggulan yang didapatkan dari hasil kaji banding. C. Cara Melaksanakan Kegiatan Kaji Banding - Pengamatan - Diskusi - Wawancara - Ppenggandaan Dokumen. D. Sasaran - Kepala Puskesmas, - Semua penanggungjawab Admen, UKM dan UKP gg1jir7. LAPORAN HASIL KEGIATAN STUDY BANDING PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BLUD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 PENDAHULUAN I. Latar Belakang Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah enterprising the government adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diperlukan dengan pertimbangan dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, Instansi Pemerintah dapat memperoleh fleksibilits dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, dan dapat dilakukan pengamanan astas aset negara yang dikelola instansi terkait. Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang membawahi 36 UPT Puskesmas menilai penerapan BLUD perlu dilaksanakan dan diterapkan serta menjadikan UPT Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk peningkatan pelayanan Instansi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan memberikan keleluasaan pada UPT Puskesmas dalam pengelolaan Aset dan keuangan. Maka dengan itu dilakukan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar yang telah melaksanakan proses pengalihan UPT Kesmas Menjadi PPKBLUD. Yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 Juni 2014. II. KONDISI KABUPATEN PANDEGLANG 1. Letak Geografis Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak pada 6 021 - 7010’ Lintang Selatan dan 104048’’-106011’ Bujur Timur, memiliki luas Km2 ha, atau 29,98% dari luas Provinsi Banten. Kota Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Propinsi Banten Serang dan 111 km Ibukota Negara, bulan juli 2007 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dengan duatambahan kecamatan yaitu Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang. Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas sekitar 322,76 km2 sedangkan kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km2. Secara umum keadaan morfologi Kabupaten Pandeglang terbagi atas empat kelompok besar, yaitu 1. Morfologi Mendatar 2. Morfologi Lembah 3. Morfologi Perbukitan 4. Morfologi Perbukitan Terjal Wilayah administrasipemerintahanKabupatenPandeglangterdiridariwilayahadminist rasiKecamatansebanyak 35 Kecamatan, wilayahDesasebanyak 326 desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas administrasi  Sebelahutara KabupatenSerang  Sebelahselatan Samudera Indonesia  Sebelahbarat SelatSunda  Sebelahtimur KabupatenLebak Dari 35 Kecamatan wilayahadministrasipemerintahanKabupatenPandeglang, sarana Puskesmas sebanyak36sarana Puskesmas, dengan titik sarana puskesmas sebagai berikut Carita Jiput Labuan Cadasari Mandalaw angi Pulos ari Suk aratu Cikole Kd. Menes Bangkonol Pagadunga Kadom Hej Banjar n Cipeucang as Sak eti o Mekarjaya Cimanuk Cikedal Cisat a Pagelaran Bojong Panim bang Pat ia Pic ung Perdana Sindangresm i Sobang Cigeulis Angs ana Munjul Sum ur Cimanggu Cibaliung Cikeus ik Cibitung SumberData Sub. Bag. KesehatanKabupatenPandeglang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas 2. Kependudukan Salah satu sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS atas nama Pemerintah setiap sepuluh tahun sekali yang jatuh pada tahun yang berakhiran dengan angka nol. Dasar hukum yang melandasinya adalah Undang-undang nomor 06 tahun 1997 tentang Statistik. Sumber lain adalah registrasi penduduk dan survei kependudukan. Registrasi penduduk dilaksanakan oleh kantor desa/kelurahan yang dikumpulkan setiap bulan berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1977. Dengan demikian data registrasi penduduk ini memiliki keterkaitan dengan tertib administrasi di desa/kelurahan. Hingga kini data statistik yang dihasilkan melalui registrasi belum dapat digunakan sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui sensus atau survei secara baik, walau demikian keterangan dari registrasi penduduk ini tetap berguna untuk mengikuti perkembangan kependudukan yang diharapkan muncul setiap tahun, sehingga informasi tersebut sangat berarti pada tahun-tahun antara dua sensus penduduk. 1. Jumlah, Distribusi, Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data dari BPS penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 tercatat sebanyak dan perempuan sebanyak dengan rasio jenis kelamin sebesar Sebaran penduduk yang terdiri dari laki-laki relatif 105,09. tidak merata, Kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu kecamatan labuan dan penduduk terkecil yaitu kecamatan Keroncong, sementara untuk kepadatan penduduk berdasarkan prediksi BPS untuk tahun 2011 tercatat 422/km2. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 1,162,123jiwa. Selama periode 1990-2000 rata-rata LPP menunjukan angka sekitar 2,14% per tahun, sedangkan pada periode 2000-2010 rata-rata LPP mancapai 1,30%, berdasarkan data LPP di atas dimana pada periode 2000-2009 angkanya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya dan tahun 2011 sebesar Masalah kependudukan yang tampak terlihat secara kasat mata di Kabupaten Pandeglang adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terkait dengan akses penduduk terhadap daya dukung lingkungan baik fisik maupun sosial yang tidak berimbang. Contoh nyata adalah perbedaan persebaran penduduk pada daerah perkotaan Urban dan pedesaan rural. Dampak dari ketidakseimbangan sebaran penduduk tersebut berakibat pada perbedaan tingkat kemudahan akses penduduk terhadap berbagai fasilitas baik fisik maupun sosial antara penduduk perkotaan dengan penduduk di pedesaan. Dengan luas wilayah sebesar km 2 dan jumlah penduduk sebanyak 1,162,123orang Data BPS, maka pada tahun 2011 setiap km2 wilayah di Kabupaten Pandeglang rata-rata ditempati oleh 423 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan per km2, sedangkan Kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 89 jiwa per km 2 data tahun 2011. 2. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu basic needs bagi setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM yang merupakan modal penggerak pembangunan Engine Development. Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2011 mencapai 99,5%, sisanya 0,5% adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis buta huruf. Penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun keatas. Gambaran mengenai perkembangan SDM dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 10 tahun sekolah anak di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah APS usia SD/ Sederajat, SLTP? Sederajat maupun SLTA/ Sederajat. Angka ini menunjukan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun maupun SLTA 16-18 tahun. Angka ini juga menunjukan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada. 3. KONDISI KESEHATAN III. SELAYANG PANDANG KABUPATEN GIANYAR 1. Visi Misi Kabupaten Gianyar a. Visi Visi Kabupaten Gianyar“Terwujudnya Gianyar Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan “BAGUS” Sejahtera Menuju Jagadhita”.Jagadhitayaitukemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat, maupun negara. b. Misi Misi Kabupaten Gianyar 1 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2 Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial. 3 Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pada produk unggulan daerah one village one product, melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakatuntuk menjadi enterpreneur. 4 Menumbuhkembangkan budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peranan desa pekraman, banjar, subak, sekaa dalam menjaga adat, budaya dan agama 5 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Letak Geografis Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 Kab/Kota di Bali, terletak di Sebelah Timur Kota dari 7 Kecamatan 6 Kelurahan 64 Desa 505 Dusun/Banjar42 Lingkungan 271 Desa Adat 512 Subak Yeh 46 SubakAbian. Dengan Luas Wilayah 368 Km26,53 % luas wilayah Prov. Bali = Km2. 3. Kondisi Sosial Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Per Oktober 2013 sebanyak jiwa dengan jumlah Laki-laki jiwa dan jiwa dengan Kepadatan / Km2 , Laju Pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Gianyar sebesar 2,22%Periode 2010 – Okt 2013. Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB PerkapitaPertumbuhan ekonomi Gianyar tahun 2006 mengalami perlambatan sebagai dampak Bom Bali II dan kenaikan harga 2010 pencapaian pertumbuhan ekonomi Gianyar 6,11 % meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,93% . Pertumbuhan ekonomi Gianyar masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali . Meningkatnya pencapaian makro ekonomi Gianyar memberikan trend yang sama pada PDRB per kapita di tahun 2010 mencapai juta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai juta. 4. Kelembagaan Perangkat Daerah Kelembegaan perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Sesuai Perda Tahun 2008 terdiri dari 1. Sekretariat Daerah dengan 5 Staf Ahli, 3 Asisten, 12 Bagian 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. 8 Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan Bappeda, Badan Kesbang-Pol & Linmas, Badan PP & KB, BLH, BPMD, BPPT, BKD, BPBDRSUD SanjiwaniKPAD Sat Pol. PP. 5. Dinas – Dinas 15 Dinas 6. Kecamatan 7 dan 6 Kelurahan. 5. Pendapatan Asli Daerah Sektor Unggulan Kabupaten Gianyar adalah pertanian dalam arti luas, Home Industri dan Pariwisata. Perkembangan APBD dan PAD Kab. Gianyar Tahun 2009-2014 TAHUN PAD Rp. Milyar APBD % PAD thd APBD 2009 112,72 749,76 15,03 2010 153,62 806,37 19,05 2011 175,27 903,93 19,39 2012 210,19 1,007 20,88 2013 238,55 21,45 2014 312,16 1,187 26,29 Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan penyumbang terbesar PAD rata-rata 51,65 % dari Total Pendapatan. APBD Kabupaten Gianyar Periode 2010 S/D 2014 Dalam Juta Rupiah URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 1. PENDAPATAN PAD DANA PERIMBANGA N LAIN-LAIN PENDAPATAN 2. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 6. Pengembangan kawasan pariwisata Sesuai SK Gub. Bali No. 528/1993 ditetapkan 2 kawasan pariwisata yang meliputi a. Kawasan Pariwisata Ubud yg telah berkembang dengan luas Ha. b. SK. Bupati No. 227/2002 Kawasan Pariwisata Lebih dengan luas Ha SK Bupati No. 313/2002. Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 61 buah tersebar di 7 kecamatan SK. Bupati Gianyar No 402/2008 dengan rincian Fasilitas Pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar FASILITAS PARIWISATA TAHUN 2013 JUMLAH KAPASITAS HOTEL BINTANG 16 599 kamar HOTEL MELATI 195 kamar PONDOK WISATA 794 kamar RESTAURAN 125 seat RUMAH MAKAN 268 seat BAR 97 seat FASILITAS KESEHATAN YGADA DI JENIS FASILITASKESEHATAN 2009 S/D 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Faskes UPT Kesmas/Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu UPT Kesehatan Matra UPT Lab. Kesmas UPT Gudang Farmasi Mobil Ambulance/Pusling Mobil Pap Smear Rumah Sakit Umum Jumlah 13 unit 65 unit 70 unit 566 unit 1 unit 1 unit 1 unit 15 unit 1 unit 4 unit IV. HASIL KEGIATAN STUDY BANDING Kegiatan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 juni audiensi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan kunjungan kerja ke salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Payangan. A. Pengertian BLUD Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD atau Unit SKPD di lingkungan PEMDA yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. PPK-BLUD Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan Tujuan Pembentukan PPK-BLUD 1 MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT 2 MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGAN 3 PENERAPAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT C. Dasar Hukum 1 UU No 1 thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ps 68, 69 memfokuskan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan FLEKSIBILITAS dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan BADAN LAYANAN UMUM BLU . 2 PP No 58 thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 150 pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 3 Permendagri No 61 thn 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 4 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar No 46/SK/2009 Tgl 28 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Tim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat UPT Kesams Di Kabupaten Gianyar . D. Karakteristik BLUD 1 Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah bukan kekayaan negara yang dipisahkan 2 Menghasilkan barang / jasa yang seluruhnya / sebagian dijual kepada publik 3 Tidak bertujuan mencari keuntungan laba 4 Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas a la korporasi 5 Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung 6 Pegawai dapat terdiri dari pns dan non-pns 7 Bukan sebagai subyek pajak E. Persayaratan BLUD Untuk dapat menerapkan ppk-blud harus memenuhi 3 tiga persyaratan yaitu 1 Persyaratan teknis 2 Persyaratan substantif, dan 3 Persyaratan administratif Persyaratan Teknis Yaitu Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis Kinerja keuangan SKPD/UK SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penerapan PPK BLUD Dokumen usulan penerapan PPK BLUD adalah 1 Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui nilai kekayaan yang dimiliki SKPD/UK SKPD yang akan diusulkan menerapkan PPK BLUD 2 Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga skpd/uk skpd tersebut dapat mandiri 3 Prosentase cost recovery sebesar 60% untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam satu tahun anggaran. Persyaratan Substantif Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan 1 Menyediakan barang/dan atau jasa untuk layanan umum 2 Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masy. Atau untuk layanan umum; dan atau 3 Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik quasi publik goods, Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan Persyaratan Administratif 1 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 2 3 4 5 6 keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Laporan Keuangan Pokok; Standart Pelayanan Minimum; Laporan Audit Terakhir bila telah diaudit atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Kriteria Penetapan PPK BLUD Persyaratan administratif digunakan untuk menentukan skpd/uk skpd dalam menetapkan penerapan ppk-blud secara penuh atau bertahap. Penerapan ppk-blud secara bertahap apabila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi KERANGKA ACUAN KEGIATAN KAJI BANDING PUSKESMAS MELOLO PADA MITRA KAJI BANDING PUSKESMAS LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2016 I. LATAR BELAKANG Kaji banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan membandingkan hasil temuan dari suatu lokasi. Kegiatan kaji banding dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan diberbagai sektor yang dibutuhkan. Sektor Kesehatan juga menjadi salah satu sektor yang perlu dilakukan kaji banding untuk mengetahui mutu, kinerja pelayanan dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan suatu kegiatan kaji banding. Kaji banding sektor kesehatan pelayanan tingkat pertama dapat dilakukan antar puskesmas di dalam kabupaten, antar puskesmas di luar kabupaten dalam propinsi dan juga antar puskesmas lintas propinsi. Kaji banding menjadi bagian yang penting dalam upaya meningkatkan mutu manajemen dan kinerja puskesmas dalam rangka mewujudkan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh Karena itu Puskesmas Melolo sebagai salah satu puskesmas yang diajukan untuk penilaian akreditasi puskesmas di Kabupaten Sumba Timur melakukan kegiatan kaji banding dengan Puskesmas Lewa di Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 II. TUJUAN a. Tujuan Umum Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Melolo. b. Tujuan Khusus 1 Mengetahui Gambaran Umum Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur 2 Mengetahui Manajemen dan Kepemimpinan Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur 3 Mengetahui Sistem Pelayanan Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur 4 Sebagai bagian dari proses kegiatan persiapan penilaian akreditasi FKTP yang akan dilakukan oleh Puskesmas Melolo. III. KELUARAN Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan kaji banding ini adalah Puskesmas Melolo dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dari hasil studi banding yang dilakukan. IV. METODE Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa kaji banding ini adalah metode wawancara, observasi dan pengumpulan data di puskesmas mitra kaji banding. V. PESERTA Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini terdiri dari 7 tujuh orang yang merupakan anggota Tim Akreditasi Puskesmas Melolo. VI. WAKTU & TEMPAT Waktu pelaksanaan kegiatan kaji banding ini dilakukan selama sehari rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 di Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. VII. BIAYA Adapun biaya pelaksaanaan kegiatan kaji banding ini berasal dari biaya perjalanan dinas Kapitasi - JKN. VIII. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Mengetahui, Kepala Puskesmas Melolo, YUNUS TOLA MASE, NIP. 19720716 199303 1 011 INSTRUMEN KAJI BANDING N O I 1 2 APA YANG PERLU ASPEK YANG DIPELAJARI PERTANYAAN MITRA KAJI BANDING ORGANIASI PENGKAJI PERBAIKAN Visi/Misi//tugas pokok dan fungsi puskesmas Visi/Misi//tugas pokok dan Apakah ada visi dan misi/tugas pokok dan fungsi fungsi puskesmas Fungsi Puskesmas puskesmas? Bagaimana perumusan visi dan misi? Bagaimana Sosialisasi visi dan misi? Bagaimana kaitan visi,misi dan program kegiatan √ √ √ √ puskesmas? Upaya upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pengobatan dasar di puskesmas? Upaya upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan/peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan? Apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas dalam menjalankan fungsi pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah kerja? II Kinerja Puskesmas Indikator Kinerja 1 Puskesmas 2014 & 2015 Adakah indicator yang ditetapkan untuk menilai kinerja puskesmas? Bagaimana hasil pencapaiannya? Factor apa yang menjadi mendukung pencapaian kinerja? Factor apa yang menjadi menghambat pencapaian 2 DILAKUKAN UNTUK kinerja? Pencapaian Kinerja KIA 2014 & 2015 Jumlah kematian ibu Jumlah kematian bayi Jumlah kematian balita Pertolongan nakes K1 K4 KB aktif Imunisasi Faktor Pendukung Pencapaian kinerja KIA & bagaimana memanfaatkannya Factor penghambat pencapaian kinerja KIA dan 3 III 1 bagaimana mengatasinya Kegiatan inovasi untuk peningkatan kinerja KIA Adakah program inovasi untuk meningkatkan kinerja KIA Bagaimana kegiatann nya dan apa saja hasil hasilnya √ √ √ √ Apakah ada rencana lima tahunan puskesmas? Apakah RUK disusun tiap tahun? Bagaimana proses penyusunan RUK? Apakah disusun RPK tahunan? Apa yang menjadi dasar penyusunan RPK? Bagaimana proses penyusunan RPK? ada ada Belum ada ada Adakah Struktur Organisasi Puskesmas? ada ada Sudah sesuai Sudah sesuai Unggulan Puskesmas Program unggulan di puskesmas Adakah program unggulan di puskesmas Mengapa program tersebut sebagai unggulan? Bagaimana proses pengembangan program unggulan tersebut? Bagaimana hasilnya? IV 1 2 Manajemen Puskesmas Perencanaan Puskesmas Struktur Organisasi Puskesmas Bagaimana proses penetapan struktur organisasi puskesmas? Apakah struktur organisasi tersebut sudah sesuai? 3 Pengganggran Puskesmas 4 Lokakarya Mini Bagaimana proses penyusunan anggaran kegiatan puskesmas? Darimana sumber anggran tersebut diperoleh? Bagaimana pelaksanaan lokakarya mini tahunan? Bagaimana pelaksanaan lokakarya mini bulanan? Bagaimana pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor? Apa manfaat yang diperoleh dari lokakarya mini? Factor pendukung pelaksanaan lokakarya mini? Factor penghambat pelaksanaan lokakarya mini? Dan 5 Monitoring Evaluasi dan Bimtek bagaimana mengatasinya? Apa yang dilakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan puskesmas? Bagaimana hasilnya? Bagaimana pelaksanaan bimtek ke bidan di desa? Bagaimana hasilnya? Factor pendukung pelaksanaan? Factor penghambat pelaksanaan? Dan bagaimana mengatasinya? IV Pelayanan Pengobatan Ketersediaan SDM, 1 peralatan dan bahan habis pakai 2 Proses pelayanan Bagaimana penyediaan SDM, peralatan dan bahan habis pakai untuk pelayanan pengobatan? Adakah uraian tugas, prosedur kerja pelayanan? Bagaimana pengorganisasia pelayanan pengobatan? Bagaimana pelaksanaan uraian tugas Bagaimana pelaksanaan prosedur kerja/standar pelayanan Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan? Permenkes 75 tahun Permenkes 75 tahun 2014 Dilihat dari data 2014 Dilihat dari data cakupan kinerja APBD, APBN Dilaksanakan sesuai cakupan kinerja APBD, APBN Dilaksanakan sesuai jadwal Dilaksanakan sesuai jadwal Dilaksanakan sesuai jadwal Dilaksanakan sesuai jadwal Dilaksanakan sesuai jadwal jadwal Bagaimana monitoring dan evaluasi pelayanan 3 V 1 2 3 VI 1 Monitoring dan evaluasi pengobatan adalah indicator yang yang jelas dan bagaimana pencapaiannya? Pengelolaan Program Puskesmas KIA Perencanaan program Bagaimana proses perencanaan program Pelaksanaan program Bagaimana proses pelaksanaan program Monitoring & Evaluasi Bagaimana proses evaluasi dan program program Sistem Pendukung Sumber daya manusia Bagaimana pola ketenagaan di puskesmas? Apakah sudah terisi sesuai dengan kebutuhan? Apakah SDM yang ada sesuai dengan persyaratan kompetensi? Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan anak 2 Kepemimpinan buah? Apakah kepala puskesmas sudah memiliki standar kompetensi yang diprasyaratakan? Apakah kepala puskesmas sudah mendapat pelatihan manajemen? Bagaimana pengalangan komitmen di puskesmas dilakukan oleh kepala puskesmas? Apa yang dilakukan kepala puskesmas untuk memotivasi anak buah? Inovasi apa saja yang dilakukan selama menjabat sebagai 3 Peningkatan mutu 4 Pengelolaan keuangan 5 Tata nilai dan budaya kepala puskesmas Apa saja yang dilakukan kepala puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana system pengelolaan keuangan di puskesmas? Adakah kendala dalam pengelolaan keuangan dana bagaimana mengatasinya? Adakah tata nilai yang disepakati bersama dalam pelayanan di puskesmas? Bagaimana membudayakan tata nilai yang telah disepakati tersebut? Apakah sudah dilakuakn evaluasi terhadapa penerapan 6 Pengelolaan sarana, prasarana dan logistic tata nilai puskesmas? Dana bagaimana hasilnya? Bagaimana pengeloaan sarana, prasarana dan logistic puskesmas? Adakah daftar inventaris asset? Apakah dilakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan medis? Apakah dilakukan kalibrasi terhadap perlatan yang digunakan dalam pelayanan? Bagaimana proses pengadaan barang di puskesmas? Bagaimana proses pembelian? Bagaimana proses penyimpanan? Bagaimana pencatatan dan pelaporan barang? Bagaimana proses distribusi barang? Bagaimana kebersihan puskesmas, gedung kamar mandi, 7 8 9 System Informasi Pengembangan teknologi tepat guna Kemitraan dengan swasta CSR WC, taman, gudang dan sebagainya? Bagaimana system pengelolaan system informasi di puskesmas? Adakah kendala dalam penerapan system informasi di puskesmas? Adakah inovasi pengembangan teknologi tepat guna baik dalam pelayanan pengobatan maupun penyelenggraaan program puskesmas? Bagaimana hasilnya? Adakah upaya kemitraan dengan swasta, kalau ada bentuk kemitraan seperti apa? Bagaimana dapat membangun kemitraan dengan swasta taktik untuk dapat menarik swasta untuk berperan serta Apa hasil hasil yang dicapai dari kemitraan dengan swasta?